Pemerintah Berhasil Turunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

GEMAGAZINE – Perekonomian di Indonesia mulai mengalami peningkatan secara signifikan, pemerintah berhasil menyangga resiliensi ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Salah satu bukti dari peristiwa peningkatan ekonomi di Indonesia ialah turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Per-Maret 2024 tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,03% dari 9,36% pada Maret 2023. Hal ini juga diikuti dengan turunnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 25,22 juta orang. Jumlah angka kemiskinan tahun ini adalah jumlah angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir. Dilansir GEMAGAZINE dari Informasi Badan Kebijakan Fiskal yang pada Selasa (30/07).

Penurunan kemiskinan juga terjadi di perkotaan dan perdesaan. Persentase tingkat kemiskinan kota turun ke level 7,09% dari level 7,29% pada Maret 2023. Lalu, persentase tingkat kemiskinan di perdesaan turun ke level 11,79% dari level 12,22% pada Maret 2023.

Tingkat ketimpangan pengeluaran produk Indonesia turut ikut menurun dan ada di bawah level pra-pandemi menjadi 0,379 yang sebelumnya di bulan Maret 2023 sebesar 0,388. Penurunan level ini adalah penurunan terendah dalam satu dekade terakhir.

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, inflasi pada Juni 2024 tercatat 2,51% turun dengan signifikan dibandingkan pada bulan Mei 2024 sebesar 2,84% dengan didukung oleh terkendalinya harga pangan dan stabilnya inflasi inti. Secara bulan ke bulan, terjadi deflasi sebesar 0,08% seiring beberapa harga pangan yang terus melandai. Beberapa harga pangan terus mengalami penurunan seperti, bawang merah, tomat, daging, telur ayam, ikan segar, serta beberapa jenis sayuran.

Faktor Pendukung Terjadinya Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Adapun faktor yang menjadi pendukung terjadinya penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan RI, penurunan angka kemiskinan pada bulan Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah seperti, pemberian beras 10kg, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lain khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

“Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal. 

Dampak Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Topangan pemerintah atas penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tidak luput dari dampak yang terjadi selanjutnya. Penurunan dari kedua sisi pun merupakan jumlah terendah dalam satu dekade. Beberapa dampak yang terasa dari penurunan angka tersebut, seperti inflasi yang terkendali dan aktivitas manufaktur yang ekspansif.

Inflasi pada Juni 2024 yang tercatat turun dari 2,84% menjadi 2,51% didukung karena terkendalinya harga pangan dan stabilnya inflasi inti. Secara bulan ke bulan terjadi deflasi 0,08% seiring harga pangan yang melandai. Inflasi pangan bergejolak menurun menjadi 5,96% dari 8,14% pada Mei 2024.

Sementara itu, aktivitas manufaktur Indonesia juga melanjutkan tren ekspansif selama 34 bulan berturut-turut per-Juni 2024. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia ada pada level 50,7 pada Juni 2024. Hal ini didorong oleh tingkat output dan permintaan yang masih ekspansif.

“Di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan, PMI Indonesia masih dalam tren ekspansif dan kita berharap tren ini berlanjut ke bulan-bulan berikutnya dengan kualitas yang semakin baik. Pemerintah mengupayakan berbagai dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional ke depan,” tutup Febrio Kacaribu, dilansir GEMAGAZINE dari situs resmi Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

(sna/sh)